Pks partai pos islamis

PKS Secara Definisi Partai Pos Islamis

Ihsan Dagi mendefinisikan Pos Islamisme sebagai sosio-ekonomi Islamisme  minus platform politik. Katanya, gerakan Islam tidak lagi menuntut berdirinya negara Islam.

Sementara Greg Fealy dkk menyebut ada 6 tipologi pos Islamisme, di antaranya, pergeseran dari cita-cita negara syariah menuju nilai-nilai Syariah, dari moralitas menjadi moralitas pembawa pesan, dari isu  pemerintahan Islam menjadi isu good governance dan oscilasi (pertukaran  posisi), bukan moderasi.

Kita coba lihat PKS. Dalam platform politiknya  yang diratifikasi Majelis Syura  pada 2007. Konsep  obyektifikasi PKS mendudukkan apa yang menjadi isu Ke-Islaman dalam konteks keindonesiaan.

Azumardi Azra dalam Resonansi Republika pada 2008 memuji obyektifikasi Ke-Islaman PKS. Katanya,  PKS mencitakan konsep negara Madani atau "religiously civil society".

Mengutip Kang Harna, Ketua MPP PKS, konsep Indonesia Madani adalah obyektifikasi Islam di ruang publik yang berbasis asas manfaat, rasional dan obyektif. Konsep ini dapat dinilai sebagai penanda era pos Islamisme gerakan Islam di tanah air serta sekaligus menjadi tafsir dan  jalan tengah yang menyejukkan.

Dalam hemat saya, konsep ini sejalan dengan semangat  keIndonesiaan para founding fathers  kita. PKS kini tidak lagi berada dalam  debat yang menguras pikiran dan sumber daya kita ala Konstituante di masa lalu.

"Aspek ideologis" PKS sudah berakhir, mereka tidak lagi memperdebatkan positioning PKS, kiri, kanan atau tengah, namun PKS kini berfokus kepada formulasi dan kontestasi gagasan kebijakan publik (public policy) yang ditunggu-tunggu publik.

Maka setiap upaya mendiskusikan kembali pilihan "ideologi"  PKS oleh sebagian Islamis yang tidak puas dan mengkomparasikannya dengan model Pos Islamisme Turki adalah  langkah mundur karena pengalaman kesejarahan yang berbeda, baik dalam filsafat kebangsaan maupun praktik relasi Islam dan negara.

Indonesia tidak pernah mengalami pergulatan ideologi berikut relasi agama dan negara se-anomali dan se-ekstrim Turki, sehingga perlu berbicara kembali pilihan "ideologi" partai politik.

Gerakan Islam seharusnya tidak lagi bergulat kepada aspek-aspek reformasi aksesoris, seperti adopsi kaos, warna bendera, pernak-pernik simbolik lainnya.

Posisi PKS kini (seharusnya) lebih fokus kepada reformulasi kebijakan publik yang efisien dan efektif ketimbang mengambil posisi "mundur" yang diambil oleh sebagian Islamis yang tidak puas.

Oleh karena itu, saya menyambut positif kampanye public policy "pencabutan pajak motor" karena that's the way the party should go" (inilah seharusnya partai politik dan caleg bekerja).

Mungkin ide "policy" itu masih perlu diperdebatkan, namun trending topics isu ini, selain "Anti Perda Syariah PSI" di sosmed menunjukkan publik menunggu wacana-wacana ini.

Pilih ide public policy-nya PSI yang old-fashioned, warisan perang dingin dan  masih dihantui kategori sosialnya Clifford Geertz yang usang atau pilih ide public policy-nya PKS yang progresif, namun masih perlu diuji secara akademis.

Maaf sepengamatan saya, hampir-hampir banyak parpol di tanah air tidak menawarkan gagasan public policy di sepanjang kampanye pemilu kali ini, kecuali PKS dan calegnya serta dalam derajat yang anomali, PSI. Setidaknya itu, positioning mereka.

Jadi dalam konstruksi Joining Caravan-nya Greg Fealy, PKS boleh jadi sedang menjalankan aspek-aspek pos Islamisme dalam praktik, berupa transformasi ide keislaman dalam praktik good governance. 

Karena dalam konstruksi demokrasi yang sehat, at the end of the day, publik hanya melihat dua hal yang mendasari keputusan politik mereka. Dan -maaf- mereka tidak lagi melihat latar belakang politik anda. 

Pertama, bagaimana formulasi kebijakan publik anda?

Kedua, sejauh mana efektivitas kebijakan publik itu di mata rakyat?

Itu pula yang dijalankan model Pos Islamisme AKP di sepanjang 1 dekade kekuasaannya.

Jadi, hampir mirip dengan jalan PKS bukan?